Masih Normatif, Gagasan Pemberantasan Korupsi Debat Perdana Capres

PARBOABOA, Jakarta-Gagasan pemberantasan korupsi antar Calon Presiden (Capres) pada Debat Perdana Capres 2024 mudah ditebak oleh pegiat anti korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW).

“Bahwa yang disampaikan adalah soal penguatan itu betul. Tapi itu masih secara umum,” ungkap Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Diky Anandya, kepada PARBOABOA, Rabu (13/12/2023).

Terkait pemberantasan korupsi, Capres Anies Baswedan mengangkat wacana partisipasi publik. Diky menjelaskan, bahwa ICW menilai partisipasi publik sudah diatur dalam peraturan pemerintah.

Sedangkan gagasan pemberantasan korupsi Capres Prabowo Subianto. Ia mendorong penguatan lembaga penegakan hukum. Beberapa di antaranya KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung.

“Jawaban terlalu umum dan tidak dapat diukur keberhasilan, jika yang bersangkutan terpilih,” ungkap Diky Anandya.

Sementara itu, Capres Ganjar Pranowo menyinggung UU Perampasan Aset sebagai obat terhadap masalah korupsi Indonesia.

“Nah inikan yang disampaikan soal RUU Perampasan Aset. Kita tidak boleh lupa apa yang disampaikan. RUU Perampasan Aset mandek dipengaruhi partai yang bersangkutan,” ucap Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Diky Anandya.

Peneliti Senior Abraham Samad Speak-Up (ASA) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah, menyampaikan bahwa ketiga capres memberikan penekanan komitmen anti korupsi masing-masing.

Ia menjabarkan, bahwa Anies dan Ganjar menekankan pada penegakan hukum untuk koruptor. Prabowo mendorong pencegahan korupsi melalui penguatan tata Kelola lembaga penegak hukum.

Syamsuddin Alimsyah juga menyoroti masing-masing capres seharusnya menjabarkan program 100 hari kerja penanganan korupsi. Hal tersebut bertujuan, agar masyarakat menilai dan berbeda dengan janji kampanye presiden lalu.

“Misalnya para capres harusnya kalau berani menjanjikan dalam 100 hari masa kerja. UU Perampasan Aset sudah ditetapkan atau revisi UU KPK sudah selesai. Atau penegakan hukum bagi korupsi sudah berlaku dikirim ke Nusakambangan,” tuturnya kepada PARBOABOA.

Syamsuddin juga menyoroti format debat perdana capres ini. Ia menilai, bahwa KPU penyelenggara Debat Capres tidak berbeda dengan lomba pidato.

Para panelis hanya menjadi pajangan. “Harusnya para pakar didorong untuk mengelaborasikan pemikirannya,” ungkapnya.

ICW juga menyorot format debat perdana capres kemarin tidak ada ruang bagi kontestan mengelaborasikan gagasan pemberantasan korupsi lebih tepat.

“Pemberantasan korupsi sangatlah komplek dan tidak dapat dijawab dengan umum dan retoris,” ungkap Diky Anandya.