Pedagang Asal Papua Pertanyakan Keberpihakan Negara Bangun Pasar Melalui Anggaran Otsus

PARBOABOA, Jakarta - Pedagang asal Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya terus mempertanyakan keberpihakan negara melalui anggaran Otonomi Khusus (Otsus) terhadap usaha mereka.

Para pedagang yang didominasi perempuan atau lebih dikenal mama-mama pedagang Papua ini menuntut pembangunan pasar khusus serta pembinaan pedagang pasca penggusuran paksa pasar Boswesen Sorong.

Total, sebanyak 136 mama-mama mengaku kecewa atas kebijakan penggusuran pasar ini sehingga harus direlokasi paksa ke pasar baru Rufei oleh pemerintah pada Tahun 2021 lalu.

Dalam rilis yang diterima Parboaboa, Rabu (8/5/2024) mereka menceritakan pengalaman buruk dan situasi ketidakpastian dalam kegiatan usaha dagangannya saat ini.

Juga mengisahkan bagaimana kejamnya pengusiran secara paksa oleh pemerintah yang dibantu TNI-POLRI agar tidak lagi berjualan di pasar Boswesen.

"Meja jualan kami dibongkar dan dibakar," kata mereka.

Setelah dipaksakan berjualan di pasar baru Rufei, para pedagang mengaku usaha mereka merugi, jarang mendapat keuntungan hingga modal usaha hancur.

"Ini terjadi karena tidak banyak pembeli di Pasar Rufei," tegas mereka.

Kini, setelah 2 tahun lebih bertahan pemerintah tetap abai. Mereka mempertanyakan kepasatian ketersediaan tempat jualan tapi tak kunjung mendapatkan jawaban.

Seorang mama dari Kelurahan Pulau Ram yang sempat berjualan di Pasar Boswesen, mengatakan bahwa saat ini warga Kelurahan itu tidak memiliki tempat jualan. 

Mereka bahkan sering ditolak di Pasar Remu dan Pasar jembatan puri.

Hal yang sama dialami oleh para pedagang asal Kelurahan Pulau Sop.

Sementara itu, Frida seorang mama yang berdagang di Pasar kompleks Jupiter Km 10 mengatakan, sebelumnya ia sempat mendengar kabar soal penggusuran itu.

Bahwa pemerintah akan melakukan penataan kota sebagai bagian dari kebijakan penataan wilayah ibu kota Provinsi baru Provinsi Papua Barat Daya.

Penataan yang mengharuskan penggusuran pasar membuat ia bertanya-tanya perihal tempat jualan baru.

Padahal, demikian kata dia, berdagang hasil bumi adalah aktivitas utama mama-mama untuk menghidupi keluarga. Di Pasar Boswesen mereka telah mendapat kenyamanan berjualan meski hanya beralaskan karung dan meja sederhana untuk menjajak barang dagangan.

"Walaupun pemerintah telah membangun pasar modren di Rufei namun kami tetap bertahan berjualan di tempat kami," kata Frida.

Mereka menolak pasar baru Rufei karena pasar tersebut dibangun tanpa diskusi dan kesepakatan dengan para pedagang.

"Dan juga pasar tersebut tidak menguntungkan bagi kami."   

Situasi ini diperparah karena tidak adanya pembinaan dari pemerintah kota Sorong untuk menghidupkan pasar dan membina para pedagang.

Meski, mereka mengaku sering mendengar dan menyaksikan di berbagai saluran media ada pernyataan-pernyataan dan janji pemerintah baik tingkat Kota, Provinsi, dan lebih khusus pemerintah Pusat untuk memperbaiki taraf kehidupan orang papua.  

Salah satunya terkait pemberian dana Otsus sejumlah triliunan rupiah untuk membangun kesejahteraan orang Papua, mencakup perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan, termasuk pemberdayaan sektor ekonomi, pembangunan dan pembinaan pasar. 

Namun hingga saat ini janji-janji tersebut tidak pernah terealisasi. Yang paling menyakitkan bagi mereka adalah di tengah glorifikasi anggaran Otsus, tak ada niat untuk melakukan  pemulihan pasar Boswesen.

Menghadapi kondisi ini, mama-mama pedagang Papua meminta agar segera membangun Kembali Pasar Boswesen. Kemudian, melakukan pembinaan Pedagang Papua, khususnya yang ada di Kota Sorong dalam bentuk pemberian modal usaha simpan pinjam.

"Yang dikelola oleh koperasi mama-mama Pasar," kata Koordinator Pedagang Papua Eks Pasar Boswesen, Levina Duwit.

Selain itu mereka mendorong Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRP PBD) agar berperan aktif mendorong Pemerintah Kota dan Provinsi untuk menjawab aspirasi masyarakat tersebut di atas.

Harapan yang sama diletakkan pada Gereja GKI Di Tanah Papua dan Gereja Katolik Keuskupan Manokwari Sorong agar terlibat aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat/umat.

Selain itu mereka juga mendorong agar anggota DPR RI dan DPD asal Papua Barat tidak menutup mata terhadap persoalan yang dialami rakyatnya.