Damai Politik di Pusaran Idul Fitri, Prabowo Rencana Temui Megawati

PARBOABOA, Jakarta - Calon presiden terpilih, Prabowo Subianto berencana menemui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

Rencana itu disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad pada Kamis (11/04/2024). Ia menjelaskan, rencana pertemuan keduanya sedang dibicarakan di internal partai dan akan disampaikan kemudian.

Pernyataan serupa dibenarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Puan Maharani pasca sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (04/04/2024).

Politisi yang akrab disapa Mba Puan itu mengkonfirmasi, pertemuan keduanya akan berlangsung usai libur lebaran. 

Sinyal pertemuan antara keduanya diperkuat dengan silaturahmi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani ke kediaman Megawati Soekarnoputri saat perayaan Idul Fitri, Rabu (10/4/2024) kemarin. 

Ia bersama istrinya menyambangi kediaman Megawati sebanyak dua kali. Kunjungan pertama terjadi pukul 10.40 WIB sampai pukul 10.45 WIB atau hanya berlangsung selama lima menit. 

Sementara kunjungan kedua berlangsung lebih lama dan dimulai sejak pukul 15.04 WIB hingga pukul 16.35 WIB.

Sekjen partai PDIP Hasto Kristiyanto mengkonfirmasi, pertemuan antara keduanya hanya bermaksud untuk membangun silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri. Rosan diinformasikan tidak membawa pesan khusus dari Prabowo.

Sebelumnya, Hasto pada Selasa (02/04/2024) juga menyebutkan, momentum yang tepat untuk pertemuan antara keduanya direncanakan terjadi setelah persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski tampak lumrah, kunjungan Rosan di tengah menguatnya pertarungan koalisi-oposisi membawah pertanyaan besar bagi publik. 

Seperti diketahui, pertarungan wacana terkait sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) sedang bergulir. 

Kubu PDIP sebagai pengusung paslon Ganjar-Mahfud telah mengajukan gugatan terkait dinamika Pemilu 2024 yang dinilai cacat prosedural. Mereka juga menyinggung keterlibatan Jokowi selaku aktor di balik kemenangan paslon Prabowo-Gibran. 

Kondisi terakhir, hakim MK memanggil empat menteri untuk dimintai keterangan, Jumat (05/04/2024). 

Mereka adalah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.

Dua Kemungkinan

Rencana pertemuan antara Prabowo sebagai presiden terpilih dan Megawati dari kubu PDIP membuka banyak penafsiran. 

Bagi sebagian loyalis partai PDIP, Megawati tentu memainkan peran yang bertolak belakang dengan visi partai. Ia seharusnya tetap berdiri sebagai oposisi yang mengawasi kerja pemerintahan lima tahun mendatang. 

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan penetapan hasil Pilpres 2024 pada Rabu (20/03/2024). 

Hasilnya, paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka keluar sebagai pemenang dengan mengantongi suara sebanyak 96.214.691 (58,59%) mengungguli paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang memperoleh 40.971.906 suara (24,95%) dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang hanya meraup 27.040.878 (16,47%) suara.

Rentang suara yang jauh antara paslon 02 dan dua paslon lain melahirkan kecurigaan. Oposisi paslon 02 kemudian mengajukan keberatan ke MK untuk mengungkap kejanggalan selama proses rekrutmen calon hingga keterlibatan presiden Jokowi.

Sikap ini, tentu menunjukkan loyalitas kepada visi partai. Para pendukung mengharapkan ketegasan dari petinggi partai untuk menunjukkan taring di hadapan partai pemenang Pemilu 2024.

Sementara bagi sebagian politisi, sikap Megawati lahir dari intrik politik untuk mengamankan kekuasaan. Sikapnya disinyalir sebagai bentuk negosiasi untuk mengamankan kursi menteri. Apabila situasi itu terjadi, status oposisi menjadi lemah. PDIP tidak lagi menjadi ‘musuh besar’ paslon 02.   

Koalisi Kuat, Oposisi Lemah?

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai, tidak mudah bagi PDIP untuk bergabung bersama kabinet Prabowo. Baginya, Megawati merupakan sosok yang tidak mudah tergiur dengan tawaran politik.  

Berbeda pandang dengan Rangkuti, Analis Komunikasi Politik dan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Budi Satrio menegaskan, rencana pertemuan Prabowo Gibran itu bisa saja terjadi pasca sidang di MK. 

“Kan aneh kalau Prabowo dan Megawati bertemu saat sidang (PHPU) sedang berlangsung. Nanti yang lagi sidang bingung, nah ini yang pucuk pimpinan sudah bertemu,” ungkap Satrio kepada PARBOABOA pada Jumat ( 12/04/2024).

Alumnus doktor Research Management Universitas Bina Nusantara itu menyebutkan, rekonsiliasi kebangsaan bisa terjadi selama pertemuan. 

Keduanya akan berdamai sebagai upaya mendukung kemajuan bangsa. Lagi pula, antara Megawati dan Prabowo tidak punya masalah. Keduanya memiliki relasi yang dekat sebagai petinggi partai. 

Pertemuan nanti, demikian singgung Satrio, boleh jadi merupakan pertanda masuknya PDIP ke dalam lingkaran koalisi 02. Namun, ia mengharapkan agar selaku petinggi partai, Megawati tetap berpendirian sebagai oposisi.

“Jadi, sebaiknya harus ada yang tetap berada di luar pemerintahan supaya tidak ada yang menyanyikan lagu setuju.”

Satrio juga menyebut, pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa saja terjadi ketika tidak ada variabel Jokowi. Kehadiran presiden Indonesia itu disinyalir akan membawa dilema tersendiri bagi Prabowo.  

“Kalau kemudian pertemuan itu bisa terjadi, maka sebaiknya tidak ada variabel Jokowinya. Sebab, kalau tidak maka ibu Megawati akan susah bertemu Prabowo. Atau bisa saja, Prabowo mengambil peran sebagai juru damai antara keduanya,” ungkap Satrio.

Prabowo, lantas diminta untuk independen dalam bertemu Megawati tanpa termakan rayuan dari internal partai koalisi. Independensi Prabowo memberi ketegasan terkait arah kebijakan pemerintah lima tahun ke depan.  

“Sulit juga. Tetapi, mana tahu yang namanya politik selalu ada jalan lain atau ada jalan Tuhan di situ.”

Andai kata pertemuan antara keduanya beroleh kesepakatan dan PDIP akhirnya bergabung dengan pemerintahan Prabowo, maka peta koalisi tentu menjadi lebih kuat. 

Berkaca pada konteks pada Pemilu 2019, PDIP menduduki lima kursi menteri dan menjadi partai dengan jumlah menteri terbanyak, disusul Golkar, Nasdem, dan PKB. Jumlah ini bakal stabil, berkurang, atau bertambah menanti dinamika pertemuan antara Prabowo dan Megawati.  

Publik tentu bersiap menanti game politik yang dimainkan kedua sosok ini sambil terus berharap agar ada hasil yang baik untuk kemajuan hidup bangsa.