Megawati Soal Polri dan TNI Intimidasi Rakyat di Pemilu, Tendensius?

PARBOABOA, Jakarta - Netralitas aparat di pemilu 2024 terutama Polri dan TNI tidak boleh ditawar-tawar agar demokratisasi pemilu benar-benar berlangsung jujur, bersih dan adil (jurdil).

Dalam rangka itulah suara-suara kritis elemen masyarakat, mahasiswa dan tokoh-tokoh bangsa perlu didengar dan dipandang sebagai bentuk partisipasi serta pengawasan publik terhadap pemilu jurdil.

Presiden ke 5 sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri adalah satu tokoh yang getol dan konsisten memastikan pemilu bebas dari intervensi kekuasaan dengan memastikan organ-organ pemerintahan netral dan independen.

PARBOABOA mencatat, putri presiden pertama RI ini beberapa kali memberikan semacam peringatan agar elit dan pejabat yang berkuasa saat ini tidak menjadikan pemilu sebagai alat mempertahankan kekuasaan.

Sebab kalau itu yang terjadi, menurut Mega, segala hal bisa saja dilakukan meski harus bertentangan dengan prinsip fundamental demokrasi, yakni kebebasan warga sipil untuk menentukan hak pilihannya tanpa tekanan.

Dalam kampanye akbar Ganjar-Mahfud di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Sabtu (3/2/2024), ia kembali menyampaikan kuatnya posisi rakyat untuk menopang demokrasi pemilu.

Menurutnya, kedaulatan rakyat tidak boleh diintervensi oleh siapapun terutama oleh kekuasaan dan rezim. Apalagi di dalam konstitusi, seluruh warga negara punya kedudukan yang sama di mata hukum.

Kata Mega, hal ini bermakna kemerdekaan rakyat harus dinomorsatukan dengan tidak melakukan intimidasi yang sesekali dapat menciptakan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.

Mega mengakui saat ini intimidasi sedang menyasar PDIP dan rakyat yang pilihan politiknya di pemilu berasosiasi dengan pasangan calon (paslon) presiden Ganjar-Mahfud.

Beberapa contoh kasus ia sebutkan, seperti dugaan kriminalisasi terhadap politisi Partai Perindo, Aiman Witjaksosno serta penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah 2023 lalu. 

Ia menyinggung keterlibatan Polri dan TNI dalam dua kasus itu dan meminta agar menghentikan segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi.

"Hey polisi jangan lagi intimidasi rakyatku. Hey tentara jangan lagi intimidasi rakyatku," kata Mega berapi-api dikutip PARBOABOA dari akun youtube PDI Perjuangan.

Mega menegaskan PDI Perjuangan adalah partai lama yang integritasnya sangat teruji di setiap kompetisi pemilu. PDIP demikian ia menambahkan, punya hak yang sama dengan partai-partai lain dan karena itu tidak boleh diintimidasi dan ditakut-takuti.

Tendensius

Pernyataan Mega yang menyebut aparat terutama tentara melakukan intimidasi di pemilu direspon oleh mantan KSAD, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

Dudung yang saat ini memilih mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres memastikan, tentara tetap memegang teguh komitmennya yakni menjaga independensi sekaligus memastikan persatuan tetap terjaga menyongsong pemilu.

"Kalau setahu saya, sampai saat ini TNI maupun Polri masih berkomitmen menjaga netralitas," kata Dudung usai menghadiri debat terakhir capres yang digelar di JCC, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).

Dudung menegaskan, TNI punya sapta marga dan terikat sumpah prajurit, 8 wajib TNI dan Tribrata. Menurut Dudung TNI maupun Polri memahami kewenangannya masing-masing dan tidak secara sembrono mencampuri apa yang bukan menjadi tugasnya.

"Tidak ada lah niat kalau misalnya ada ketidaknetralan dan saya yakin pimpinan-pimpinan TNI maupun Polri kalau ada anak buahnya yang tidak netral pasti dia bertindak tegas kok."

Karena itu, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri kata Dudung merupakan sesuatu yang tidak berdasar, tendensius dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Menurut saya TNI Polri tidak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu yakini aja, kita netral," kata Dudung.

Tak hanya itu Dudung bahkan menyinggung Mega yang hanya menyerang TNI dan Polri tetapi tidak memberi kritik terhadap dugaan keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di Papua November 2023 lalu.

Dalam kasus di Papua, BIN disinyalir meminta PJ Bupati Sorong, Yan Piet Mosso menandatangani pakta integritas mencari dukungan suara minimal 60 persen untuk capres Ganjar Pranowo.

Sebagaimana diketahui, BIN sendiri saat ini dipimpin oleh Polisi (Purn) Budi Gunawan, orang dekat dan kepercayaan Megawati Soekarnoputri.

Dudung menyayangkan Megawati tidak mengkritik itu tetapi malah mengatakan TNI dan Polri tidak netral. "Kan sudah ada kenyataan yang di Papua itu, harusnya Bu Mega juga ngomong begitu dong kalau TNI Polri belum ada buktinya, saya yakin TNI dan Polri nggak usah takut," tegas Dudung.